Law Studies and Justice Journal (LAJU) seeks to increase awareness, knowledge, and discussion of legal issues and human rights policy. Academically focused, the Review also appeals to the wider human rights community, including those in government, intergovernmental and non-governmental circles concerned with law, policy, and fieldwork. Review of original published articles on human rights issues in their global or national context, considered from an international or comparative legal perspective. The journal publish 4 times a year (April, June, October, December).
This work is licensed under CC BY-NC 4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT DI INDONESIA
Sertifikasi halal pada produk obat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Persoalan kehalalan obat memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk konsumsi lainnya karena obat berkaitan secara langsung dengan kebutuhan kesehatan, keselamatan pasien, penggunaan bahan aktif dan bahan tambahan, serta proses produksi yang kompleks. Indonesia telah membangun dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang kemudian didukung oleh berbagai peraturan pelaksana di bidang jaminan produk halal, kesehatan, dan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sertifikasi halal pada produk obat di Indonesia dan menilai efektivitas penerapannya dalam mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup untuk penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk obat. Namun, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat persoalan harmonisasi regulasi, koordinasi kelembagaan, keterbatasan bahan baku halal, kompleksitas pembuktian dan pemeriksaan bahan, keterbatasan auditor serta laboratorium, dan belum optimalnya kesadaran maupun kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan harmonisasi regulasi, koordinasi antar instansi, pengembangan bahan baku halal dalam negeri, peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa halal, dan pengawasan pasca sertifikasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Sertifikasi Halal; Produk Obat; Jaminan Produk Halal; Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen.
Copyright (c) 2026 Ine Paramitha Widoastuti, Dian Utari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ALAT BANTU PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik penegakan hukum melalui pemanfaatan analisis data, identifikasi bukti digital, manajemen perkara, hingga pendukung pengambilan keputusan. Namun demikian, Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan nasional serta berbagai instrumen internasional, termasuk European Union AI Act, OECD AI Principles, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, dan NIST AI Risk Management Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas, pengawasan manusia, tata kelola data, serta pertanggungjawaban hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi nasional yang menempatkan AI sebagai alat bantu dalam penegakan hukum dengan tetap menjamin prinsip due process of law, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, dan pengawasan manusia.
Artificial Intelligence; Penegakan Hukum; Sistem Peradilan Pidana; Politik Hukum; Indonesia.
Copyright (c) 2026 Asrori Asrori, Dian Rosita, Febryan Alam Susatyo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KEDUDUKAN HUKUM KESEPAKATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI PERJANJIAN PERDATA: PERSPEKTIF KEADILAN KONTRAKTUAL DALAM PERLINDUNGAN KOMUNITAS LOKAL
Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang dari sekadar tanggung jawab moral perusahaan menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR sering dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara perusahaan dan komunitas lokal sebagai penerima manfaat. Permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kesepakatan CSR sebagai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, implikasi hukum atas pelanggarannya, serta penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam memberikan perlindungan kepada komunitas lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan CSR memenuhi karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1319 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Prinsip keadilan kontraktual menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara perusahaan dan komunitas lokal yang secara faktual berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penguatan pengakuan terhadap kesepakatan CSR sebagai instrumen hukum perdata memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.
Corporate Social Responsibility, Perjanjian Perdata, Wanprestasi, Keadilan Kontraktual, Perlindungan Hukum.
Copyright (c) 2026 Frency Samuel S S, Appe Hamonangan Hutauruk, Hotman Sinambela (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KEMEROSOTAN PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP POLITIK HUKUM DAN OLIGARKI KEKUASAAN
Negara Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Fenomena kemerosotan hukum terlihat dari proses legislasi yang dinilai kurang partisipatif, tidak transparan, serta cenderung mengakomodasi kepentingan elit politik dan ekonomi. Di sisi lain, penegakan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemerosotan pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif Critical Legal Studies (CLS) yang dikembangkan oleh Roberto Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya bersifat netral dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan faktor ekonomi. Perspektif CLS menjelaskan bahwa hukum sering kali menjadi instrumen legitimasi kepentingan kelompok dominan sehingga menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dan praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pembentukan dan penegakan hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.
Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum, Critical Legal Studies, Kekuasaan, Keadilan
Copyright (c) 2026 Ahmad Fadli (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM SELESAI DICATATKAN
Pada era digital saat ini, merek memegang peranan penting dalam perilaku konsumsi masyarakat saat ini, dan menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan perangkat peraturan yang kuat dan mendukung kepentingan daripada pemilik Merek guna terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Hak Eksklusif. Padahal, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “suatu hal tertentu” atau objek yang jelas yang mana harusnya belum terpenuhi oleh merek yang masih dalam tahap pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, sehingga menimbulkan kebingungan serta dapat melahirkan adanya tindakan-tindakan yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum merek khususnya menimbulkan kerugian bagi pihak penerima pengalihan merek. Pasal ini timbul untuk menjawab kebutuhan kepentingan bisnis pemilik merek dalam mengalihkan kepemilikannya, serta untuk mengakomodir permohonan madrid yang telah Indonesia aksesi pada tahun 2018.
Pengalihan Hak Merek, Perjanjian, Hak Eksklusif, Perlindungan Merek
Copyright (c) 2026 Muhamad Sigit Pramono, Suyud Margono, Edy Supriyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
DIALEKTIKA KEADILAN DAN TEKS: ANALISIS KEWARISAN BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dialektika antara kepastian hukum tekstual (formal justice) dan keadilan substantif (substantial justice) dalam penyelesaian perkara kewarisan beda agama di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Secara normatif-tekstual, baik hukum Islam klasik maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan kesamaan agama sebagai syarat mutlak pewarisan. Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum progresif dengan memberikan hak kebendaan kepada ahli waris non-Muslim menggunakan instrumen wasiat wajibah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus untuk membedah pergeseran paradigma penalaran hukum hakim agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialektika antara teks yang kaku dan tuntutan keadilan diselesaikan dengan merekonstruksi fungsi wasiat wajibah dari instrumen adopsi anak menjadi instrumen kemanusiaan, pluralisme, dan keadilan distributif. Langkah penalaran ini berpijak pada metode ijtihad intiqai, maslahah mursalah, dan filsafat hukum progresif. Putusan-putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bergerak dinamis guna mengakomodasi pluralitas sosiologis tanpa meruntuhkan batas-batasan teologis dasar dalam hukum faraidh.
Kewarisan Beda Agama, Wasiat Wajibah, Mahkamah Agung
Copyright (c) 2026 Nasruddin, S Nasruddin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
DEMOKRASI VS SYURA DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM: REKONSTRUKSI KONSEPTUAL DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan syura dalam hukum tata negara Islam serta merekonstruksi keduanya dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga membuka peluang integrasi antara nilai demokrasi modern dan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep demokrasi dan syura, serta mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan syura memiliki titik temu dalam prinsip partisipasi kolektif dan keadilan, meskipun berbeda dalam sumber kedaulatan. Demokrasi cenderung bersifat prosedural, sedangkan syura menekankan dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, rekonstruksi keduanya menjadi penting untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih integratif. Integrasi nilai-nilai syura ke dalam praktik demokrasi di Indonesia diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada legitimasi kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan substantif.
Demokrasi, Syura, Hukum Tata Negara Islam, Rekonstruksi Konseptual, Indonesia
Copyright (c) 2026 Mubarak Mubarak, Ferdiansa Syaputra, Kurniati Kurniati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
INTEGRASI DATA PERTANAHAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SERTIFIKAT GANDA DI INDONESIA
Permasalahan sertifikat ganda masih menjadi salah satu persoalan pertanahan yang sering terjadi di Indonesia meskipun pemerintah telah menerapkan sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Tumpang tindih sertifikat pada umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem verifikasi, belum terintegrasinya data pertanahan secara nasional, kelalaian administrasi, serta masih adanya praktik pendaftaran tanah secara manual di beberapa daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering berujung pada sengketa berkepanjangan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mengkaji optimalisasi integrasi data pertanahan elektronik sebagai upaya pencegahan sertifikat ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pertanahan yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional sehingga sistem validasi data pertanahan masih belum efektif dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data pertanahan elektronik, peningkatan mekanisme verifikasi, serta optimalisasi mediasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan meminimalkan sengketa pertanahan di masa mendatang.
Sertifikat Ganda, Sengketa Tanah, Data Pertanahan Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan
Copyright (c) 2026 Siti Adinda Permatasari, Sodikin Sodikin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATKANNYA AKTE KEMATIAN BERDAMPAK TERHADAP PENETAPAN WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN (Studi kasus Nomor 726/pdt.p/2024/PN.JKT TIM)
Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pembentukan data otentik tentang peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, serta kematian. Salah satu dokumen yang memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi kependudukan adalah akta kematian, yang menjadi alat bukti pertama dan utama untuk menegaskan berakhirnya status keperdataan seseorang di hadapan hukum.Pencatatan kematian merupakan bagian esensial dari sistem administrasi kependudukan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara, khususnya dalam konteks pewarisan. Akta kematian berfungsi tidak hanya sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang menentukan saat terbukanya warisan dan keabsahan penetapan ahli waris, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur. Dalam perkara Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh izin pencatatan kematian ayah kandungnya yang terjadi pada tahun 2000, namun tidak pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil).
akta kematian,penetapan ahli waris,harta peninggalan,kepastian hukum
Copyright (c) 2026 Armando Agustinus Belle, Muh. Amin Saleh, Muhenri Sihotang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
EVALUASI KINERJA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mamuju dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kinerja dari Payaman Simanjuntak dan Robin (2012) yang mencakup lima dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kabupaten Mamuju secara keseluruhan berada pada kategori cukup, namun belum optimal. Keterbatasan personel, anggaran, dan kapasitas teknis menjadi faktor penghambat utama, sementara koordinasi lintas instansi masih bersifat situasional dan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat masih sangat terbatas. Satpol PP tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi penegakan Perda melalui kegiatan penertiban yang dilaksanakan secara berkala, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi terkait.
Evaluasi Kinerja, Satpol PP, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Mamuju
Copyright (c) 2026 Ratnayanti Ratnayanti, Syaefullah Syaefullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KONSTRUKSI HUKUM PENANGANAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE : PENDEKATAN TEORI FRAUD TRIANGLE DAN KEPASTIAN HUKUM
Perkembangan ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia telah melampaui pertumbuhan regulasi yang mengaturnya, sehingga menciptakan ruang kekosongan hukum yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang memadai dalam menangani fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan interdisipliner, yakni Teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey serta prinsip kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap regulasi e-commerce di negara-negara ASEAN dan Eropa, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum Indonesia masih mengandung disharmoni antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Disharmoni tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yang secara struktural menguntungkan pelaku fraud. Penelitian ini mengusulkan model konstruksi hukum integratif yang menjembatani celah regulasi tersebut melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban platform digital, pembaruan definisi yuridis fraud siber, dan pembentukan lembaga adjudikasi khusus e-commerce. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi digital di era Revolusi Industri 4.0.
fraud e-commerce, fraud triangle, kepastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, konstruksi hukum digital
Copyright (c) 2026 Suprihatin Suprihatin, Frencky Maralop, I Putu Budiarta, Henny Nuraeny (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KOMUNIKASI PERSUASIF PENERTIBAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor dalam penertiban Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian dilatarbelakangi masih adanya pelanggaran merokok di ruang publik, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta pentingnya pendekatan humanis dan edukatif dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR. Fokus penelitian meliputi strategi komunikasi persuasif, hambatan pelaksanaan, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri dari unsur Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dilakukan melalui sosialisasi langsung, imbauan humanis, pemasangan media informasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat, namun belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya merokok, keterbatasan personel, dan pengawasan yang belum merata. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif efektif diterapkan, tetapi perlu didukung pengawasan berkelanjutan dan kolaborasi antar instansi agar implementasi KTR lebih optimal.
Komunikasi Persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja, Kawasan Tanpa Rokok, Penertiban.
Copyright (c) 2026 Rafii Abdul Gani, Syaefullah Syaefullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
OPTIMALISASI DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM RANGKA MENCEGAH GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi upaya deteksi dini dan pencegahan dalam mencegah gangguan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan deteksi dini tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP Kabupaten Langkat telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan deteksi dini dan pencegahan, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya konsistensi dalam penegakan, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi dan teknologi informasi, serta sikap masyarakat yang belum merata dalam menjaga ketertiban. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pencegahan, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi kebijakan, serta pendekatan yang lebih humanis dalam sosialisasi dan penegakan.
Optimalisasi, Deteksi Dini, Cegah Dini, Ketertiban Umum
Copyright (c) 2026 Muhammad Fikri Al- Ridho, Syaefullah Syaefullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENERAPAN PATROLI RUTIN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Penelitian berjudul “Penerapan Patroli Rutin Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Ketertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pesisir Selatan” ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan patroli dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran ketertiban umum secara berulang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli belum berfungsi secara optimal sebagai upaya preventif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi patroli belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi belum konsisten dan berkelanjutan. Dari aspek sumber daya, keterbatasan personel dan sarana mempengaruhi jangkauan patroli. Dari aspek disposisi, pelaksana cenderung mengedepankan pendekatan persuasif sehingga belum memberikan efek jera. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, penerapan standar operasional prosedur serta koordinasi antar pelaksana belum berjalan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan patroli masih bersifat reaktif dan belum mampu menekan pelanggaran secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dalam penegakan ketertiban umum.
implementasi kebijakan, patroli, Satpol PP, ketertiban umum, Edward III
Copyright (c) 2026 Muhamad Zaki Al Thoriq, Syaefullah Syaefullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENOLAKAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS SENGKETA PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES DAN JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Penelitian ini akan menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan Jason Surjana Tanuwidjaja untuk membubarkan PT Capitol Gravure Industries. Majelis hakim menilai Jason Surjana Tanuwidjaja tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan demikian. Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini tidak hanya bermaksud menjelaskan dasar hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas di Republik Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan hukum pembubaran Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mengevaluasi pertimbangan mereka dalam Putusan Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan sejumlah literatur terkait sengketa pembubaran PT Capitol Gravure Industries.
Pembubaran; Perseroan Terbatas; Kepentingan Hukum; Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung
Copyright (c) 2026 Ronaldo Heinrich Herman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENOLAKAN PASIEN IGD ATAS ALASAN RAWAT INAP BERULANG: TINJAUAN SOSIO-LEGAL DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN
Penolakan pasien rawat inap melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) masih sering terjadi di dalam pelayanan kesehatan terutama di IGD. Hal ini menjadi sorotan utama bidang Kesehatan, terutama tenaga kesehatan memberikan alasan bahwa pasien adalah dengan riwayat rawat inap berulang di rumah sakit. Praktik yang demikian menjadi perdebatan yang menarik bahwa tindakan tersebut menyalahi hak pasien, kepatuhan fasilitas Kesehatan yang rendah terhadap perundang-undangan, tekanan finansial karena klaim pasien belum dibayarkan, serta implikasi sosial dan etika dalam pelayanan pasien di IGD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena terjadinya penolakan pasien IGD dengan alasan rawat inap berulang dengan pendekatan sosio-legal. Metode penelitian ini memadukan Analisis normatif dan data empiris yang bersumber pada literatur. Analisis normatif yang didapat pada kewajiban pelayanan IGD berdasarkan undang-undang dalam menangani kasus pasien rawat inap. sedangkan kajian empiris didapat dari sumber literatur, jurnal maupun laporan kasus penolakan pasien IGD. Hasil dari penelitian ini didapatkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum pelayanan IGD dan praktik penolakan pasien dengan alasan administrasi berupa rawat inap berulang yang dikarenakan kesalahan penafsiran efisiensi biaya klaim BPJS, kurangnya petugas medis dan bed IGD serta moral hazard rumah sakit. Perlu penyelesaian secara sosio legal dengan pemahaman hukum dan implementasinya bagi petugas medis, penguatan regulasi penerimaan pasien serta penegakan etika medis di IGD.
Penolakan Pasien IGD; Rawat Inap Berulang; Hak Pasien; BPJS Kesehatan; Sosio-Legal
Copyright (c) 2026 Amha Sang Aji, Absori Absori, Syaifuddin Zuhdi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Analisis Berdasarkan KHI, UU Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)
Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap perlindungan anak dan istri. Ketidakadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan masih lemah, karena tidak adanya pengakuan legal formal dari negara yang berdampak pada hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perlindungan anak telah mengalami penguatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perlindungan terhadap istri masih belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan peran lembaga peradilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.
Kepastian Hukum, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Perlindungan Anak, Perlindungan Istri, Putusan Mahkamah Konstitusi
Copyright (c) 2026 Kusyana Kusyana, Netti Herawati, Setiadi Nugroho, M. Aslam Fadhli (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
AKREDITASI KLINIK SEBAGAI SYARAT KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DALAM SISTEM PERIZINAN
Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pelayanan kesehatan nasional yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan konsep hukum administratif untuk menganalisis posisi hukum akreditasi klinik dalam sistem perizinan dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pendekatan normatif ini, penelitian menelaah norma hukum yang relevan melalui statute approach, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kewajiban peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi serta Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mensyaratkan akreditasi bagi klinik sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Akreditasi klinik dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif kontraktual menjadi kewajiban hukum substantif dalam sistem perizinan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 menegaskan bahwa akreditasi merupakan bagian dari legal compliance yang melekat pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu layanan dan legitimasi operasional. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban akreditasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada status hukum izin operasional klinik dalam rezim hukum administrasi publik, sehingga akreditasi harus dipahami sebagai instrumen integratif antara standar mutu pelayanan, legalitas perizinan, dan perlindungan kepentingan publik.
Pelayanan Kesehatan, UU No 17/2023, Kesehatan
Copyright (c) 2026 Amha Sang Aji, Absori Absori, Andria Luhur Prakoso (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
LEGALISASI HUKUM PERZINAHAN VERSUS POLIGAMI: ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Perdebatan mengenai legalisasi perzinahan dan praktik poligami merupakan isu krusial dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertentangan nilai antara kebebasan seksual privat melalui lokalisasi dengan regulasi poligami dalam hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-kritis, penelitian ini menemukan bahwa pandangan sosial cenderung menstigmatisasi perzinahan namun sering kali bersikap ambigu terhadap poligami yang eksploitatif. Temuan menunjukkan dampak sosiologis perzinahan berupa kerusakan kesehatan publik (357 juta kasus IMS global) dan dampak psikososial poligami berupa depresi istri (40%). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi "Audit Kesiapan Mental" sebagai prasyarat yuridis guna menekan ego maskulin.
Perzinahan, Poligami, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, Pandangan Sosial, Audit Mental
Copyright (c) 2026 Gunawan Hilmansyah, Utang Rosidin, Moch. Dunuraeni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENYELESAIAN KONFLIK PERKAWINAN BERBASIS KONSEP KELUARGA SAKINAH UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN KELUARGA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep keluarga sakinah dalam penyelesaian konflik perkawinan serta implikasinya terhadap kemaslahatan keluarga. Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh faktor ekonomi, komunikasi, dan sosial menunjukkan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif keluarga sakinah dengan praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri serta pihak KUA sebagai mediator konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah memiliki peran yang signifikan dalam meredam konflik perkawinan. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tercermin dalam pola komunikasi yang terbuka, sikap saling memahami, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Selain itu, peran KUA sebagai mediator juga memberikan kontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam menciptakan kemaslahatan keluarga yang meliputi ketenangan emosional, stabilitas hubungan, serta kesejahteraan sosial dan spiritual dalam kehidupan keluarga.
Keluarga Sakinah, Konflik Perkawinan, Kemaslahatan Keluarga, KUA
Copyright (c) 2026 Genia Ratu Hallwa, Dede Nurdin, Moch. Ae Dunuraeni (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
EFFECTIVENESS OF THE RAPID RESPONSE UNIT PROGRAM OF THE MUNICIPAL POLICE IN CONTROLLING STREET VENDORS IN PALEMBANG CITY, SOUTH SUMATRA PROVINCE
The persistence of street vendors (PKL) violating local regulations in public spaces remains a significant challenge in Palembang City, contributing to traffic congestion, public disorder, and disruption of urban spatial functions. This study aims to analyze the effectiveness of the Rapid Reaction Unit (URC) Program of the Palembang City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors using Richard M. Steers’ (1985) organizational effectiveness theory, which includes goal attainment, internal integration, adaptation to the environment, and stakeholder satisfaction. This qualitative descriptive study collected data through in-depth interviews with key informants (URC officers, street vendors, and community members), direct field observations, and documentation of Satpol PP activity reports and the SANG MASTER system data from 2021 to 2025. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through source and method triangulation. The findings indicate that the effectiveness of the URC Program is categorized as fairly good. Goal attainment is relatively optimal in responding to public complaints and conducting routine patrols. However, obstacles persist in inter-agency integration that is not fully synergistic, situational adaptation, and limitations in human resources, facilities, infrastructure, and operational budget. Stakeholder satisfaction varies: the general public tends to support the program for improved orderliness, while street vendors express objection due to the lack of sustainable relocation and economic empowerment solutions. This study recommends strengthening human resource capacity, increasing operational budgets, and enhancing cross-sectoral synergy to make the URC Program more effective and sustainable in maintaining public order in Palembang City.
Organizational Effectiveness; Rapid Reaction Unit (URC); Civil Service Police Unit (Satpol PP); Street Vendor Control; Public Order
Copyright (c) 2026 Hanif Aunur Rahman, Abdul Wahab (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
KONSTRUKSI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PADA SENGKETA PERCERAIAN TRANSNASIONAL
Perceraian dalam ekuilibrium perkawinan transnasional di Indonesia mengonstruksi kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang secara persisten memarjinalisasi hak-hak fundamental perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manifestasi keadilan substantif melalui instrumen perlindungan hak perempuan dan anak dalam konstelasi hukum positif Indonesia dan praksis hukum progresif. Mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis, studi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Mtr sebagai lokus kajian utama. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip keadilan substantif oleh majelis hakim mampu mendekonstruksi rigiditas formalisme hukum dalam mengadjudikasi sengketa lintas yurisdiksi. Integritas yudisial yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia teridentifikasi sebagai determinan krusial dalam mengeliminasi defisiensi sistem hukum internasional. Studi ini mengkonklusikan bahwa transformasi peran hakim, dari sekadar corong undang-undang (la bouche de la loi) menjadi arsitek keadilan substantif, merupakan imperatif mutlak guna menjamin preskripsi martabat manusia dan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) di tengah dinamika hukum global yang problematis.
Perkawinan Transnasional, Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Positif, Keadilan Substantif, Hukum Progresif
Copyright (c) 2026 Antonius Natan, Appe Hutauruk, Hotman Sinambela (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Amar Putusan Komisi Yudisial Nomor 0069/L/KY/IV/2021)
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perilaku hakim yang menyimpang serta melanggar kode etik profesi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi sedangkan profesi hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) karena kepanjangan tangan Tuhan yang memberikan keadilan di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya regulasi tentang kode etik profesi mengenai hakim merupakan langkah yang tepat di dalam mewadahi perilaku hakim yang menyimpang sedangkan seorang hakim bertugas memberikan keadilan namun pada kasus di penulisan ini sanksi kode etik ini masih terbatas pada sanksi administrasi yaitu hanya pemecatan sedangkan yang bersangkutan seharusnya dapat dipidanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kode etik profesi, perilaku menyimpang hakim, penegakkan hukum
Copyright (c) 2026 Yoga Pratama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG STRATEGI KOPING REMAJA KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADIST
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi koping remaja korban perceraian orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan Al-Qur’an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak multidimensional terhadap remaja, meliputi aspek psikologis, emosional, sosial, pendidikan, dan spiritual. Strategi koping remaja terbagi menjadi problem-focused coping, emotion-focused coping, dan religious coping, yang dalam praktiknya dapat berkembang menjadi adaptif maupun maladaptif. Dalam perspektif Islam, koping ideal diwujudkan melalui konsep sabar, tawakal, syukur, husnuzan, serta praktik ibadah seperti dzikir, doa, dan shalat. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, masih bersifat normatif-deklaratif dan belum memfasilitasi mekanisme koping secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara teori koping dalam psikologi modern dengan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai kerangka analisis hukum keluarga Islam, serta kritik terhadap ketiadaan mekanisme koping dalam hukum positif Indonesia.
Perceraian, Koping, Remaja, Hukum Keluarga Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah
Copyright (c) 2026 Gunawan Hilmansyah, Encep Taufik Rahman, Aab Abdullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS TITIK SINGGUNG PELANGGARAN TIGA JENIS HUKUM PADA KASUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HOTEL SALAK TOWER BOGOR
Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis titik singgung berupa pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara pada kasus pembangunan Hotel Salak Tower Bogor. Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Hotel Properti Internasional. Keputusan Tata Usaha tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban Walikota Bogor untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan juga merugikan para Penggugat. Penelitian ini akan menganalisis pelanggaran terhadap aspek hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Analisis menunjukkan adanya titik singgung di antara pelanggaran terhadap tiga aspek hukum acara. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana seharusnya Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti pelanggaran hukum tersebut. Penelitian hukum doktrinal ini akan menganalisis isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, putusan pengadilan, dan informasi terkait.
Titik Singgung, Keputusan Tata Usaha Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Pemalsuan Surat, Izin Mendirikan Bangunan
Kepastian Hukum, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Perlindungan Anak, Perlindungan Istri, Putusan Mahkamah Konstitusi.
PENYELESAIAN SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH
Penerapan sanksi daftar hitam (blacklist) merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampaknya sangat signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sanksi blacklist berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sanksi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu: (1) upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA), dan (2) mekanisme penundaan atau penghapusan sanksi melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau konsultasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jalur non-litigasi mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, sehingga dapat meminimalkan dampak ekonomi yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.
Sanksi blacklist, LKPP, Keberatan administratif, Non-litigasi, Pengadaan barang dan jasa
Copyright (c) 2026 Yesaya Budi Handoyo, Lasbok Marbun, Edy Supriyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENARIKAN SEPIHAK OBJEK LEASING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Praktik penarikan objek leasing secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan merupakan fenomena hukum yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan klausul baku dalam perjanjian leasing seringkali mengandung klausul eksonerasi yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Selain itu, penarikan paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan atau kesepakatan wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus diutamakan melalui standarisasi kontrak dan penegakan prosedur eksekusi yang transparan untuk menjamin kepastian hukum.
Perlindungan Konsumen, Leasing, Klausul Baku, Eksekusi Fidusia
Copyright (c) 2026 Ibnu Dwi Putra, Mardiman Sane, Muhenri Sihotang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN CILINCING BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Cilincing serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik penerapan sanksi administratif dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Cilincing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan telah diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi terbaru mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi administratif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian data objek pajak, serta kurangnya transparansi informasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi perpajakan daerah, peningkatan literasi perpajakan masyarakat, serta peningkatan profesionalisme aparatur pajak daerah agar penerapan sanksi administratif dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Pajak Daerah, PBB-P2, Sanksi Administratif, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah
Copyright (c) 2026 Ahmad Sirojuddin, Appe Hamonangan Hutauruk (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
TRANSFORMASI KONSEP NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA
Fenomena nikah misyar muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam institusi perkawinan. Secara hukum Islam, nikah misyar dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun istri melepaskan sebagian haknya atas dasar kerelaan. Namun, secara hukum positif Indonesia, praktik ini belum diakui karena tidak memenuhi unsur pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, bertujuan menganalisis landasan hukum, problematika, serta peluang transformasi konsep nikah misyar dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah misyar sah secara fiqh, tetapi bermasalah dalam tataran administratif dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum Islam dan hukum positif melalui transformasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah agar dapat menghadirkan hukum perkawinan yang adil, adaptif, dan kontekstual di Indonesia.
Nikah Misyar, Hukum Islam, Hukum Positif, Transformasi Hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah
Copyright (c) 2026 Gunawan Hilmansyah, Hamdan Firmansyah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0