BEBAN GANDA GURU PENDIDIKAN KHUSUS: ANALISIS KEBIJAKAN BEBAN KERJA 24 JAM VERSUS REALITAS KLINIS DAN PENDAMPINGAN SISWA DI SLB SWASTA

Abstract

Kebijakan beban kerja guru di Indonesia, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024, hingga Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025,secara konsisten mengukur beban kerja guru melalui satuan jam tatap muka administratif. Skema ini tidak dirancang untuk menangkap dimensi klinis-emosional yang menjadi inti pekerjaan guru pendidikan khusus, khususnya dalam menangani perilaku menantang siswa, menyusun dan mendampingi Program Pembelajaran Individual (PPI), serta berkomunikasi intensif dengan orang tua. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis kesenjangan antara logika kuantifikasi beban kerja formal dan realitas kerja klinis guru pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta, yang umumnya tidak memperoleh insentif kelembagaan setara sekolah negeri. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen regulasi dan literatur ilmiah nasional-internasional periode 2022–2025, kajian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan kebijakan, yaitu celah pengukuran, celah pengakuan, dan celah kompensasi. Celah pengukuran tampak pada ekuivalensi 6 jam tatap muka bagi pembimbing khusus yang meratakan kompleksitas kasus yang sangat bervariasi. Celah pengakuan tampak pada tidak tersedianya instrumen formal untuk mengukur biaya emosional guru dalam evaluasi kinerja. Celah kompensasi tampak pada beban ganda yang dipikul guru SLB swasta tanpa struktur insentif yang memadai. Artikel ini merekomendasikan reformulasi skema ekuivalensi beban kerja berbasis tingkat kompleksitas kasus dan pengakuan formal terhadap emotional labor dalam kebijakan pendidikan khusus di Indonesia.